Jakarta Consulting Firm
 +62 21 7279 0338
info@provalindonusa.com
  • Follow

news

News

Kenaikan NJOP Bumi dan Bangunan di Jakarta, Apa Dampaknya?

Pemerintah DKI Jakarta menetapkan kenaikan NJOP di Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018. Kenaikan NJOP pada wilayah Jakarta ini rata-rata mencapai 19,54%. Kenaikan ini tentu berdampak langsung pada keberlangsungan bisnis properti di Ibukota harga rata-rata yang diperoleh dan i transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP Pengganti. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) merupakan dasar pengenaan PBB P2. Hal ini diatur dalam pasal 79 ayat (1) UU PDRD. NJOP terdiri dari NJOP tanah dan NJOP bangunan. NJOP ditetapkan untuk menghitung besarnya pajak terutang sesuai keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari tahun pajak. Artinya besarnya NJOP harus sudah ditetapkan sebelum tangggal 1 Januari tahun pajak, sehingga fiskus dapat menetapkan besaran PBB terutang atas setiap objek pajak yang ada diwilayahnya. Penentuan besarnya NJOP tanah maupun bangunan untuk kondisi tanggal 1 Januari tahun pajak dilakukan melalui proses penilaian tanah dan atau bangunan. Penilaian dilakukan dengan tujuan untuk menentukan NJOP tanah maupun bangunan per Meter persegi sebagai dasar pengenaan PBB.

Beberapa ahli properti menyatakan bahwa kenaikan NJOP yang ditetapkan pemerintah saat ini kurang tepat karena kondisi iklim bisnis properti yang tengah lesu. Kenaikan NJOP dianggap kurang tepat karena dapat memperdalam kelesuan bisnis properti tersebut. Kenaikan NJOP ditenggarai mampu mempengaruhi nilai jual properti menjadi semakin tinggi kakrena meningkatnya investasi yang harus dikeluarkan pengembang atau investor. Kenaikan harga properti menjadi semakin tinggi dibandingkan kondisi saat ini sehingga ditakutkan masyarakat sebagai pasar properti akan semakin kesulitan untuk melakukan pembelian produk-produk properti seperti rumah dan apartemen.

Namun, satu hal yang pasti berdampak dari kenaikan NJOP ini adalah semakin tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayarkan pemilik tanah dan bangunan, karena penggunaan NJOP pada hakikatnya adalah untuk kegiatan perpajakan. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemilik tanah dan bangunan untuk mengetahui besaran NJOP di aset miliknya. Untuk mengetahui kenaikan dan NJOP baru di wilayah DKI Jakarta berdasarkan Pergub baru ini, peraturan terkait dapat diakses di Pergub DKI Jakarta No. 24 Tahun 2018

 

(syr)

  Join Our Newsletter